Aksi Baikot Produk Israel Bisa Mendongkrak UMKM?

  

Mayoritas percakapan di platform media sosial saat ini sedang fokus pada pertikaian antara Palestina dan Israel yang telah memicu krisis kemanusiaan di Gaza. Bahkan, belakangan ini, terjadi gelombang seruan untuk mengboikot produk yang berasal dari Israel di berbagai media sosial. Gerakan boikot ini semakin berkembang dengan ajakan untuk memilih produk-produk lokal sebagai alternatif dari produk-produk yang berasal dari Israel.

Fiki Satari, seorang Staf Khusus di Kementerian Koperasi dan UKM yang bertanggung jawab atas bidang Ekonomi Kreatif, setuju bahwa aksi boikot yang dilakukan oleh beberapa negara, termasuk Indonesia, menjadi sebuah kesempatan untuk mengarahkan minat konsumen kepada produk-produk lokal.

Mereka juga terus berusaha untuk meningkatkan penggunaan produk domestik. Langkah ini sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi untuk mendukung produk dalam negeri serta mengurangi ketergantungan pada impor.

"Pemerintah terus mengajak agar masyarakat beralih menggunakan produk dalam negeri, dan saat ini trennya terus meningkat karena mulai muncul gerakan-gerakan bangga menggunakan produk Indonesia yang diinisiasi anak-anak muda," katanya

Meskipun demikian, transisi ke penggunaan produk domestik tidak dapat terjadi dengan cepat. Hal ini karena UMKM perlu meningkatkan kualitas produk, kapasitas produksi, dan layanan mereka.

Fiki menjelaskan bahwa jika UMKM tidak melakukan peningkatan ini, ada risiko bahwa konsumen akan beralih ke produk-produk dari perusahaan besar yang tidak terkait dengan boikot. Dia menekankan bahwa produk-produk yang sedang diboikot sebagian besar berasal dari perusahaan besar.

Pemerintah saat ini sedang fokus untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi UMKM. Mereka bekerja sama dengan sektor swasta untuk memperbaiki berbagai aspek UMKM, dari hulu hingga hilir, dengan inisiatif seperti pendirian pabrik bersama, pembiayaan berbasis klaster, penguatan model bisnis agregator, dan lainnya.

Fiki menjelaskan bahwa tujuan dari upaya ini adalah untuk memastikan bahwa UMKM dapat bersaing dengan produk asing baik dalam maupun luar situasi seperti saat ini. Pemerintah juga sedang mempromosikan jenama lokal dengan menggalakkan kampanye "Bangga Buatan Indonesia" untuk meningkatkan nilai merek produk domestik. Selain itu, pemerintah telah menetapkan bahwa 40 persen dari belanja pemerintah dan pengadaan oleh BUMN melalui platform PaDI UMKM harus dilakukan kepada UMKM, dengan potensi nilai mencapai Rp2.000 triliun. Ini juga didukung oleh regulasi perdagangan melalui sistem elektronik dalam Permendag  yang menguntungkan UMKM.

Penulis: Putri